Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si., menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Kemitraan Wallacea III yang berfokus pada penguatan tata kelola hutan desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Dukungan tersebut disampaikan saat kegiatan kick-off Program Wallacea III yang digelar Perkumpulan Imunitas Sulawesi Tengah bersama Burung Indonesia di Aula Kantor Bupati Sigi, Senin (12/10/2026).
Program bertajuk “Akselerasi Tata Kelola dan Ekonomi pada 3.685 Ha Hutan Desa Tangkulowi–Lonca untuk Mendukung Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Program Sigi Hijau pada Lanskap Tokalekaju di Kabupaten Sigi” itu mencakup Hutan Desa Tangkulowi seluas 3.000 hektare dan Hutan Desa Lonca seluas 685 hektare di Kecamatan Kulawi.
Program tersebut mendapat pendanaan dari Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan dirancang berlangsung selama 18 bulan untuk memperkuat pengelolaan perhutanan sosial sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Direktur Perkumpulan Imunitas Sulawesi Tengah, Shadiq Maumbu, menjelaskan bahwa Wallacea III disusun untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sigi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama dalam pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan.
“Kegiatan ini ingin mendukung visi misi pemerintah Sigi yang tertuang dalam RPJMD. Misinya di antaranya adalah pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan ekonomi berkelanjutan atau kesejahteraan masyarakat,” ujar Shadiq.
Menurut dia, pelaksanaan program akan berfokus pada desa-desa yang memiliki hutan desa dan menyimpan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Ia berharap pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Meningkatkan ekonomi dan memastikan lingkungan tetap lestari merupakan pekerjaan yang tidak mudah, namun melalui dukungan para pihak, harapannya semua visi misi ini bisa kita capai,” tambahnya.
Perhutanan Sosial Harus Beri Nilai Tambah
Dalam sambutannya, Bupati Sigi menegaskan bahwa perhutanan sosial tidak cukup hanya berorientasi pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Menurutnya, program tersebut juga perlu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan.
“Perhutanan Sosial ini bukan soal pengembangan dan pengelolaan lingkungan, namun juga harus mempertimbangkan faktor manfaat berupa nilai ekonomi melalui skema bisnis,” ujar Rizal.
Ia mendorong peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu menyusun rencana induk atau master plan bisnis sesuai potensi yang dimiliki desa masing-masing. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya terlibat dalam pengelolaan hutan, tetapi juga dapat memperoleh nilai tambah dari hasil usaha yang dikembangkan.
Rizal mencontohkan potensi madu di Desa Lonca yang dinilai dapat dikembangkan menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat.
Menurut dia, pengelolaan potensi tersebut membutuhkan dukungan, jaringan pemasaran, serta kolaborasi berbagai pihak agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar.
Bupati juga menyoroti potensi komoditas pertanian di Kabupaten Sigi yang melimpah dan memiliki harga jual yang baik. Ia menilai potensi tersebut perlu dikelola secara lebih optimal agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat dan berkontribusi terhadap daerah.
“Saya konsen pada persoalan lingkungan, pertanian, dan dengan tegas, no tambang,” ujarnya.
Rizal menambahkan, sejumlah peraturan daerah yang telah dimiliki Kabupaten Sigi dinilai sejalan dengan arah program Wallacea III. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen mendukung pelaksanaan program sekaligus melanjutkan upaya perlindungan lingkungan dan sumber daya alam.
Pemerintah Kabupaten Sigi juga akan terus memperbarui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar perencanaan dan pemanfaatan ruang dapat berjalan secara berkelanjutan.
Empat Pilar Program Wallacea III
Program Wallacea III dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tangkulowi dan Desa Lonca melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta jasa lingkungan secara berkelanjutan dalam skema perhutanan sosial.
Program ini mengintegrasikan pendekatan Perhutanan Sosial, Integrated Area Development (IAD), serta prinsip Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan.
Koordinator Program Wallacea III, Afdal Randalembah, memaparkan empat pilar yang menjadi landasan pelaksanaan program tersebut.
Pertama, tata kelola kawasan. Pengelolaan hutan desa akan diperkuat melalui pemetaan partisipatif, pembagian blok pengelolaan, serta penyusunan kesepakatan bersama mengenai pengelolaan dan perlindungan kawasan. Pendekatan ini diharapkan memberikan kejelasan ruang kelola bagi masyarakat.
Kedua, penguatan kelembagaan. Program akan meningkatkan kapasitas Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), termasuk dalam perencanaan kegiatan, administrasi, pengelolaan keuangan, pengembangan usaha, dan pembangunan kemitraan.
Ketiga, pengembangan ekonomi HHBK dan jasa lingkungan. Berbagai potensi, seperti madu hutan, getah damar, rotan, aren, bambu, kemiri, dan pandan hutan, akan didorong menjadi produk bernilai tambah yang berorientasi pasar. Program ini menargetkan pengembangan dua produk HHBK prioritas yang terhubung dengan pasar.
Keempat, konservasi berbasis masyarakat. Warga akan dilibatkan dalam perlindungan habitat, pemantauan kesehatan hutan, serta pemantauan spesies prioritas, yakni Perkici Forsten, Babirusa, Yaki, Rangkong, Anoa, dan Tarsius Lariang. Program menargetkan perlindungan habitat prioritas seluas 300 hektare.
Afdal menjelaskan bahwa keempat pilar tersebut saling berkaitan. Tata kelola kawasan yang baik diharapkan memperkuat kelembagaan, sementara kelembagaan yang kuat dapat menggerakkan usaha ekonomi masyarakat. Manfaat ekonomi yang dihasilkan kemudian diharapkan menjadi insentif bagi keberlanjutan konservasi.
Menuju Kemandirian Hutan Desa pada 2030
Dalam 18 bulan pertama, Wallacea III akan memprioritaskan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pengelolaan awal sumber daya hutan sebagai fondasi keberlanjutan program.
Untuk jangka panjang, program ini memiliki peta jalan lima tahun menuju 2030, mulai dari tahap pembangunan fondasi, penguatan, pengembangan, hingga kemandirian.
Pada akhir periode tersebut, LPHD dan KUPS diharapkan mampu mengelola kawasan serta mengembangkan usaha secara mandiri dan berdaya saing.
Hutan Desa Tangkulowi dan Lonca juga ditargetkan menjadi kawasan yang tetap lestari, dikelola secara adil dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat.
Melalui pelaksanaan Wallacea III, pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Sigi diharapkan dapat mempertemukan kepentingan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Diskusi tentang post