“Ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa banyak sumber daya alam yang keluar dari suatu daerah, tetapi seberapa besar manfaatnya kembali kepada masyarakat yang hidup di atasnya.”
Sudah dua kali saya mengunjungi Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala. Perjalanan pertama saya lakukan pada Februari 2025, saat hujan masih sering mengguyur wilayah ini.
Perjalanan kedua berlangsung pada Juli 2026, ketika musim kemarau membuat jalan berubah menjadi hamparan debu dan batu.
Dua musim yang berbeda, tetapi menghadirkan pengalaman yang sama: perjalanan yang berat sekaligus membuka mata.
Dari Pantoloan, motor melaju mulus di jalan nasional menuju pertigaan Desa Labean. Namun setelah memasuki ruas jalan menuju Balaesang Tanjung, suasana berubah drastis.
Aspal berganti tanah, lubang menganga di banyak titik, tanjakan berbatu memaksa motor berjalan perlahan, sementara di musim hujan jalan berubah menjadi lumpur yang licin. Ketika kemarau datang, debu beterbangan menutupi pandangan.
Saya melintasi desa demi desa: Lombonga, Walandano, Malei, Kamonji, Ketong, Manimbaya, kemudian menuju Desa Rano di kawasan perbukitan, sebelum turun kembali ke Pomolulu dan Palau di pesisir.
Semakin jauh perjalanan, semakin saya menyadari bahwa Balaesang Tanjung bukanlah wilayah yang miskin. Sebaliknya, daerah ini dianugerahi bentang alam yang luar biasa kaya.
Perbukitan hijau membentang hingga ke pesisir. Kebun cengkeh, kakao, kelapa, dan pala menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Desa Manimbaya dikenal sebagai sentra cengkeh, sedangkan Desa Ketong bertumpu pada kelapa dan kopra.
Selain kelapa, Masyarakat di desa Rano, menggantungkan hidup pada Danau Rano yang menghasilkan mujair, nila, gabus, hingga sidat.
Pesisir Balaesang Tanjung menyimpan panorama pantai yang indah dan potensi wisata bahari, termasuk kawasan Pulau Pasoso yang masih alami.
Di sisi lain, kawasan perbukitan Walandano Pomolulu, Palau dan sekitarnya menyimpan cadangan batuan yang menjadi bahan baku pembangunan berbagai infrastruktur.
Dengan kekayaan seperti itu, seharusnya Balaesang Tanjung memiliki modal besar untuk berkembang. Namun justru di sinilah saya menemukan sebuah paradoks.
Sepanjang perjalanan areal tambang, saya melihat truk-truk besar siap mengangkut material batu menuju Terminal Khusus (Tersus) atau Jetty (Dermaga Khusus).
Dari sana material tersebut dimuat ke kapal tongkang dan dikirim entah ke daerah mana. Batu, kerikil dan pasir dari Balaesang Tanjung menjadi bagian dari pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bahkan gedung-gedung di tempat lain.
Ironinya, masyarakat yang hidup di daerah penghasil batu, kerikil dan pasir itu sendiri masih harus melewati jalan berlumpur ketika hujan dan jalan berdebu ketika kemarau.
Pemandangan itu terus mengusik pikiran saya.
Bagaimana mungkin daerah yang ikut membangun wilayah lain justru masih kesulitan membangun akses jalannya sendiri?
Pertanyaan itu membawa saya pada kenyataan yang lebih luas.
Paradoks Balaesang Tanjung bukan hanya tentang jalan yang rusak. Ini adalah gambaran bagaimana kekayaan sumber daya alam tidak selalu otomatis berubah menjadi kesejahteraan masyarakat.
Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Donggala masih berada pada kisaran 15,30 persen. Mayoritas masyarakat Balaesang Tanjung menggantungkan hidup pada sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan.
Di desa-desa pesisir seperti Pomolulu, Ketong, dan Malei, hasil laut dan kelapa menjadi penopang ekonomi keluarga. Sementara itu, berkembangnya aktivitas pertambangan batuan di beberapa desa mulai membuka lapangan kerja baru dan mengubah struktur ekonomi masyarakat.
Bahkan Balaesang Tanjung mencatat laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kabupaten Donggala, sekitar 1,97 persen per tahun, yang tentu membutuhkan semakin banyak kesempatan kerja dan pelayanan publik.
Semua itu menunjukkan bahwa Balaesang Tanjung sebenarnya sedang bertumbuh. Namun pertumbuhan ekonomi belum selalu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Keluhan yang paling sering saya dengar bukanlah soal kurangnya sumber daya alam. Justru masyarakat lebih banyak berbicara tentang jalan yang sulit dilalui, mahalnya biaya angkut hasil kebun, lamanya perjalanan menuju pasar, dan terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar.
Petani mengeluhkan ongkos membawa hasil panen, nelayan menghadapi biaya distribusi ikan yang tinggi, sementara masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar hanya untuk menjangkau pusat pelayanan di luar kecamatan.
Jalan, bagi masyarakat Balaesang Tanjung, bukan sekadar infrastruktur. Jalan adalah urat nadi kehidupan.
Jalan menghubungkan petani dengan pasar, nelayan dengan pembeli, anak-anak dengan sekolah, ibu hamil dengan puskesmas, dan masyarakat dengan berbagai peluang ekonomi.
Ketika jalan rusak, yang terganggu bukan hanya kendaraan. Yang terganggu adalah rantai kehidupan.
Namun, perjalanan ini juga mengajarkan saya bahwa persoalan Balaesang Tanjung tidak sesederhana membangun jalan.
Di beberapa lokasi, saya melihat bentang alam mulai berubah. Aktivitas pertambangan batuan membuka peluang ekonomi baru, tetapi pada saat yang sama mengingatkan kita bahwa sumber daya alam adalah modal yang terbatas.
Jika pemanfaatannya tidak dikelola secara bijaksana, manfaat ekonomi jangka pendek dapat dibayar dengan kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana di masa depan.
Balaesang Tanjung memiliki bentang alam yang saling terhubung. Perbukitan, kawasan hutan, sungai, dan pesisir membentuk satu sistem kehidupan.
Apa yang terjadi di bagian hulu akan memengaruhi kawasan hilir. Bukit yang kehilangan tutupan vegetasi akan meningkatkan aliran permukaan ketika hujan turun. Sedimentasi akan terbawa ke sungai, kemudian menuju pesisir.
Dalam jangka panjang, produktivitas lahan, kualitas perairan, bahkan mata pencaharian masyarakat dapat ikut terdampak.
Di sinilah saya semakin memahami bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan juga harus menjaga bentang alam yang menopang kehidupan masyarakat.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa pertambangan harus dihentikan. Indonesia membutuhkan material batuan untuk membangun jalan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik.
Yang perlu dipastikan adalah bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, memperhatikan daya dukung lingkungan, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat setempat.
Inilah yang dalam banyak literatur disebut sebagai keadilan ekologis.
Keadilan ekologis bukan berarti melarang pemanfaatan sumber daya alam. Sebaliknya, keadilan ekologis menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian utama dari pembangunan.
Mereka yang hidup berdampingan dengan sumber daya alam berhak memperoleh manfaat yang layak, menikmati lingkungan yang sehat, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Keadilan ekologis juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya memindahkan kekayaan dari satu wilayah ke wilayah lain.
Sebagian manfaatnya harus kembali untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Saya percaya masyarakat Balaesang Tanjung tidak menolak pembangunan. Mereka juga memahami bahwa sumber daya alam memang perlu dimanfaatkan.
Yang mereka harapkan sangat sederhana: agar kekayaan alam yang keluar setiap hari dari wilayah mereka juga membawa perubahan nyata bagi kehidupan mereka.
Mereka ingin jalan yang layak. Mereka ingin biaya angkut hasil kebun menjadi lebih murah. Mereka ingin anak-anak dapat bersekolah dengan aman. Mereka ingin pelayanan kesehatan lebih mudah dijangkau. Mereka ingin pembangunan benar-benar hadir di desa-desa tempat kekayaan itu berasal.
Pada akhirnya, perjalanan ini bukan hanya mengubah cara saya memandang Balaesang Tanjung, tetapi juga mengubah cara saya memandang pembangunan.
Selama ini kita sering mengukur keberhasilan pembangunan dari besarnya investasi, tingginya pertumbuhan ekonomi, atau banyaknya sumber daya alam yang berhasil dimanfaatkan.
Semua itu memang penting. Namun ukuran yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
Sebab pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang hanya menghasilkan angka-angka ekonomi yang tinggi.
Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menghadirkan rasa keadilan. “Keadilan bagi Masyarakat”, “Keadilan bagi lingkungan”, “Keadilan bagi generasi yang akan datang”.
Saya berharap suatu hari nanti dapat kembali menyusuri Balaesang Tanjung. Bukan lagi untuk menghindari lumpur, debu, dan jalan berlubang, tetapi untuk menyaksikan bagaimana kekayaan alamnya telah benar-benar berubah menjadi kesejahteraan masyarakat.
Sebab kekayaan alam bukanlah tujuan akhir pembangunan.
Ia hanyalah modal.
Nilai sesungguhnya baru terwujud ketika kekayaan itu mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang telah lama menjaga dan tinggal di tanah ini.
Penulis:
Iben (@benae103), adalah seorang penggiat dan pemerhati isu sosial, kehutanan, agroforestry dan keanekaragaman hayati. Saat ini aktif di Perkumpulan IMUNITAS.
Diskusi tentang post